Wakil Ketua KPK Sebut Rangkap Jabatan Bisa Jadi Celah Korupsi, Pj Gubernur Banten Sebut Rangkap Jabatan Efisiensi
BANTEN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan rangkap jabatan bisa menjadi salah satu celah tindak pidana korupsi.
Hal tersebut ia ungkapan usai pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di pendopo kantor Gubernur Banten, Kamis, (05/09/2024).
“Rangkap jabatan bukan masalah kemudian langsung berindikasi korupsi. Kenapa tidak dibolehkan rangkap jabatan, harapannya setiap jabatan diisi oleh orang yang definitif. Supaya fokus dan juga terukur pekerjaannya,” katanya.
Nurul Ghufron juga mengatakan, apabila terjadi kondisi tersebut pihaknya akan menampung masukan tersebut. Sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi KPK.
Ungkap Ghufron, pihaknya juga akan mendalami terkait mengapa ada rangkap jabatan posisi suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk mempertanyakan sejauh mana, apa kondisinya yang mengakibatkan masih ada jabatan yang masih dijabat atau dirangkap oleh seseorang,” tuturnya.
Lihat juga Dalih Efisiensi, Banyak Jabatan di Pemprov Banten Dibiarkan Tanpa Pejabat Definitif
Terkait Roadshow Bus KPK, kata Nurul Ghufron, pihaknya memiliki target untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat agar sadar dan menjauhi praktik korupsi.
“Targetnya adalah untuk melakukan pendidikan agar masyarakat aware, sadar. Kami berharap segenap pemerintahan sampai masyarakat Provinsi Banten memiliki komitmen anti korupsi,” ungkapnya.
Menurut Nurul Ghufron, pihaknya juga mendorong agar setiap Kabupaten/Kota memiliki tata kelola anti korupsi.
Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kekosongan jabatan Kepala OPD merupakan bagian dari efisiensi anggaran.
“Kita dalam rangka Reformasi birokrasi adalah analisis beban kerja. Tidak ada hal terkait dengan akan memperkaya diri sendiri. Tadi saya laporkan dengan kosongnya jabatan terjadi efisiensi dan saat ini kita dalam postur APBD kita surplus. Itu yang kita dapatkan dari efisiensi,” katanya. (ukt)
