Perlu Ketegasan Lembaga Pengawas Sikapi Dukungan Pejabat ke Caleg

BANTEN – Perlu ketegasan lembaga pengawas Pemilu atau Bawaslu menyikapi dukungan atau endorsement calon anggota legislatif (caleg) oleh pejabat publik tertentu.

Pengamat Politik Usep Saeful Ahyar mengatakan, dalam mendefinisikan endorsement oleh pejabat publik harus ada ketegasan dan kejelian dari Bawaslu. Hal itu agar tidak adanya multitafsir dari berbagai kalangan.

“Keberanian dan kejelian lembaga pengawas dalam mendefinisikan endorsement itu secara baik sehingga tidak menimbulkan multitafsir,” kata Usep melalui sambungan telepon, Jumat, (20/10/2023).

Lihat juga Bawaslu Kota Serang Dalami Dugaan Walikota Serang Kampanyekan Anaknya yang Bakal Caleg

Menurut Usep, endorsement caleg oleh pejabat publik tidak serta merta hanya melalui verbal.
Bisa juga, imbuhnya, dilakukan dengan cara lain atau simbol-simbol yang bisa saja mengarahkan pada calon tertentu.

“Apakah itu melanggar atau tidak, yang tegas,” tukas Usep.
Lalu, tambahnya, bentuk-bentuk yang dilarang itu seperti apa agar tindakannya benar dan tidak menimbulkan gejolak.

Usep mengungkapkan, lembaga pengawas harus melakukan pengawasan secara ketat.
Jika ada pejabat yang mengendorse atau mempromosikan calon tertentu maka perlu diberikan sanksi tegas.
“Karena kalau pejabat publik menggunakan itu (endorsemenet), merusak sistem,” tandasnya.
Ungkap Usep, kalau imbauan sudah keterlaluan harus diberikan sanksi.

Namun, ungkap Usep, endorsement tokoh terhadap calon sangatlah berpengaruh terhadap apa yang dilihat oleh masyarakat.
Menurutnya, endorsement hanya berlaku apabila pejabat memiliki ketokohan yang diakui oleh masyarakat.

Usep menambahkan, endorsement berlaku apabila calon tertentu memiliki asosiasi yang bagus, punya hubungan yang bagus dan semacamnya.
Jadi bukan hanya sekedar omongan saja tetapi juga diakui oleh orang-orang kinerjanya.

“Tapi kalau hanya misalnya tidak ada hubungan mungkin itu hanya basa basi politik saja,” tandasnya.

Usep melihat, dalam acara tertentu seringkali Jokowi dengan cara simbolik mengendorse Ganjar ataupun Prabowo.
Hal itu dilakukan oleh Jokowi karena ia memiliki hubungan yang baik dengan keduanya.

“Seringkali Pak Jokowi mengajak Prabowo apakah melanggar atau tidak, yang jelas-jelas melanggar saja misalkan mengkampanyekan secara verbal. Kan banyak orang memasang foto saat acara dengan satu tokoh itukan tidak ada larangan tentang itu,” tutupnya. (ukt