JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani mengaku prihatin terhadap keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg di sejumlah warung sejak diterapkannya kebijakan pelarangan penjualan gas melon tersebut di tingkat pengecer.
“Secara prinsip, kami memahami bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertujuan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 kg agar lebih mudah diawasi dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini memastikan harga jual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah demi melindungi konsumen, khususnya rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” terang Meitri dalam keterangan pers, dikutip dari dpr.go.id, Senin (3/2/2025).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyoroti bahwa kebijakan tersebut juga dipengaruhi penurunan kuota subsidi elpiji 3 kg untuk 2025, yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya.
“Pada 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sedangkan kuota tahun ini hanya 407.555 metrik ton. Penyesuaian kuota ini berdampak pada masyarakat dan memicu keluhan yang belakangan muncul. Karena itu, DPR mendorong agar proses transisi ini tidak berlangsung lama serta meminta pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan gas di tingkat pengecer sebelum Ramadan tiba, mengingat potensi peningkatan permintaan energi,” tegasnya.
Lihat juga Larangan Pengecer Jual Gas Elpiji 3 Kg Bikin Susah Warga
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII ini menambahkan bahwa keberadaan warung pengecer gas melon memiliki peran penting di masyarakat. Selain mudah dijangkau, warung pengecer juga membantu mencegah antrean panjang di pangkalan resmi.
Dia meminta pemerintah proaktif ‘menjemput bola’ dengan mendorong warung pengecer agar segera terdaftar sebagai pangkalan resmi. “Proses pendaftaran mereka sebagai mitra penyalur perlu difasilitasi dan dikawal secara langsung jika diperlukan, untuk mengatasi potensi hambatan teknis maupun administratif di lapangan,” pungkas Meitri.
Terpisah, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, juga turut prihatin atas situasi yang semakin mengkhawatirkan terkait kelangkaan distribusi gas elpiji 3 kg di Kalimantan Timur (Kaltim). Masalah ini tidak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga terlihat di berbagai daerah, termasuk Jakarta.
Di Jakarta, menurutnya, harga elpiji 3 kg yang seharusnya terjangkau, ternyata meroket hingga mencapai Rp23.000 per tabung. Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah dalam rantai pasokan yang harus segera diatasi. Masyarakat di Kaltim pun, tegasnya, merasakan dampak yang serupa, di mana kelangkaan elpiji mengakibatkan kesulitan bagi banyak keluarga.
Syafruddin menekankan bahwa permasalahan ini perlu menjadi perhatian serius dari pihak-pihak terkait. “Jika situasi ini dibiarkan, maka akan semakin merugikan masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri 2025,” katanya dalam keterangan tertulis seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (30/1/2025). (red)
