BANTEN – Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30 berunjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten yang dinilai lamban menangani kasus dugaan korupsi Biaya Penunjang Operasional (BPO) Gubernur Banten tahun 2022-2024.
Belasan mahasiswa tersebut melakukan unjuk rasa sebagai protes atas lambannya penanganan kasus dugaan korupsi BPO Gubernur Banten. Mereka berorasi secara bergantian dan menyampaikan tuntutannya.
“Kami mengecam lambannya proses penyelidikan kasus dugaan korupsi dana BPO Gubernur Banten senilai Rp39 miliar oleh Kejati Banten,” kata Koordinator Umum KMS 30 Bento saat aksi unjuk rasa, Selasa, (18/02/2025).
Menurut Bento, hingga pertengahan Februari 2025, tidak ada perkembangan signifikan meski kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejati Banten oleh Kejaksaan Agung sejak awal Januari.
“Kejati hanya memeriksa tujuh pegawai tanpa klarifikasi status hukum atau transparansi tahap penyelidikan,” tegasnya.
Bento menegaskan, cita-cita Provinsi Banten untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih hanya khayalan semata apabila Kejati Banten lamban dan tidak transparan dalam menangani kasus ini.
Lihat juga Mengenal Biaya Penunjang Operasional Gubernur yang Sedang Diusut Kejati Banten
“Tanpa ketegasan dan keterbukaan, kasus korupsi dana BPO ini hanya akan menambah deretan kasus korupsi yang menguap tanpa penyelesaian,” tuturnya.
Menurut Bento, dengan ada dugaan kasus korupsi ini juga menunjukkan bahwa Inspektorat Banten telah gagal mendeteksi penyimpangan dana BPO selama tiga tahun berturut-turut.o sejak tahun 2022-2024.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Banten Rangga Adekresna mengaku bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Hal itu ia sampaikan ketika menghampiri mahasiswa yang sedang berunjuk rasa.
“BPO sedang dalam tahap penyelidikan,” kata Rangga saat menghampiri mahasiswa. (ukt)
