BANTEN – Kalangan mahasiswa mengingatkan Pemprov Banten agar tidak menjadikan program sekolah swasta SMA/SMA gratis di Banten sebagai ajang pencitraan politik semata.
Dalam unjuk rasa memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh di depan gedung DPRD Banten, Jumat (02/05/2025), mahasiswa juga menyoroti pentingnya meningkatkan fasilitas pendidikan.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMHB), Misbah Alamsyah mengungkapkan, meski program sudah diluncurkan, adanya penolakan dari berbagai sekolah swasta menunjukkan bahwa kebijakan ini belum matang secara teknis dan administratif. Ia juga menyoroti adanya dugaan bahwa sekolah swasta yang ikut serta akan dipaksa mengikuti aturan yang menguntungkan secara politis bagi pihak penggagas.
“Sebenarnya saya sangat khawatir ini hanya jadi program politis,” katanya di sela-sela aksi.
Lihat juga Bank Dunia Sebut 60,3% Penduduk Indonesia Miskin
Alamsyah menekankan bahwa yang seharusnya menjadi prioritas dalam dunia pendidikan di Provinsi Banten adalah peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana belajar, serta kesejahteraan guru honorer.
“Hari ini guru-guru honorer bahkan banyak yang belum sejahtera. Ini bukti bahwa perhatian terhadap pendidik masih minim,” tuturnya.
Alamsyah menilai, meskipun Provinsi Banten sangat dekat dengan Jakarta, kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidiknya masih jauh tertinggal.
“Banten ini selangkah dari Jakarta, tapi kondisinya jauh dari kata maju,” tambahnya.
Alamsyah berharap agar pemerintah tidak menjadikan pendidikan sebagai alat pencitraan dan kepentingan politik jangka pendek. Mereka mendesak agar kebijakan seperti sekolah gratis tidak hanya dicanangkan secara simbolis, tetapi disertai perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk para guru dan sekolah swasta yang dilibatkan. (ukt)
