BANTEN – Aktivis lingkungan sekaligus Direktur Rekonvasi Bhumi, Nana Prayatna Rahadian mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang agar tidak mengorbankan masyarakat dalam tata kelola sampah.
Pernyataan tersebut dilontarkan usai Pemkot Serang berencana menjadikan Tempat Pembuangan Sampah Akhir(TPAS) Cilowong sebagai lokasi proyek Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Tak hanya itu, Pemkot Serang juga berencana melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangerang Selatan.
Menurut Nana, pengelolaan sampah berbasis teknologi hanya bisa dibenarkan jika dirancang dengan konsep yang kuat, teknologi yang tepat, serta melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan.
“Sudah tidak zaman lagi pemerintah mengorbankan masyarakat untuk kepentingan program-programnya. Sekarang masyarakat jauh lebih kritis dan paham,” tegasnya melalui sambungan telepon, Rabu (24/12/2025).
Lihat juga UMP Banten 2026 Resmi Ditetapkan Rp3,1 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari
Ia menilai, banyak program pengelolaan sampah selama ini hanya berhenti pada wacana tanpa perhitungan dampak yang serius. Akibatnya, masyarakat di sekitar lokasi justru menanggung risiko lingkungan dan sosial.
“Kalau konsepnya baik dan teknologinya benar, seharusnya tidak menimbulkan dampak. Tapi yang sering terjadi, perencanaannya asal-asalan,” ujarnya.
Nana menegaskan, setiap proyek PSEL harus memastikan manfaat tidak hanya dirasakan oleh pemerintah atau investor, tetapi juga oleh masyarakat sekitar lokasi pengolahan sampah.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian rencana pembangunan PSEL dengan kondisi sampah di wilayah Serang Raya. Pasalnya, sampah di Kota Serang, Cilegon, dan Kabupaten Serang masih didominasi sampah organik, sementara PSEL umumnya membutuhkan sampah kering non-organik.
“Kalau realitasnya sampah kita organik, pemerintah harus jujur. Apakah teknologinya siap? Apakah secara ekonomi masuk? Jangan sampai masyarakat jadi korban eksperimen kebijakan,” tegas Nana.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta juga harus diiringi transparansi dan perhitungan matang agar orientasi keuntungan tidak mengorbankan keselamatan dan lingkungan warga.
“Jangan asal bikin program. Hitung dampaknya, libatkan masyarakat, pastikan risikonya minimal. Kalau itu tidak bisa dipenuhi, jangan dipaksakan,” pungkasnya. (ukt)
