BANTEN – Upaya efisiensi anggaran Pemerintah Pusat berdampak ke daerah, sehingga sejumlah sektor ikut kena getahnya. Sekretaris Daerah Provinsi Banten menerbitkan edaran kepada para kepala organisasi perangkat daerah untuk juga melakukan penghematan anggaran.
Dalam surat edaran yang ditandatangani Pj Sekda Banten Nana Supian, disebutkan bahwa pemerintah pusat mencoret anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dukungan bidang pekerjaan umum yang awalnya sebesar Rp9.505.456.000 menjadi Rp0. Juga untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp60.533.731.000 berkurang menjadi Rp0. DAK Fisik tersebut sedianya dialokasikan untuk bidang jalan, bidang irigasi dan pangan akuatik.
Perubahan rincian dana transfer ke daerah ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Lihat juga Program Makan Bergizi Gratis di Kota Serang Butuh Biaya Rp2 Miliar Sehari
Dalam edarannya, Pj Sekda menegaskan, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam ABPD Tahun 2025 para kepala OPD diminta menghentikan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari dana alokasi transfer daerah yang telah dikurangi.
“Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, stui banding, pencetakan, publikasi, seminar/focus grup discussion,” demikian dalam surat edaran itu.
OPD juga diminta mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen dan mengurangi jumlah honorarium melalui pebatasan jumlah tim dan besaran hororarium serta mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki tingkat output yang terukur.
“Menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya,” bunyi edaran itu.
Terakhir, OPD diminta selektif dalam memberikan hibah langsung, baik berpa uang, barang, maupun barang kepada kementerian/lembaga. (red)
