Presiden Jokowi Kembali Tekankan Netralitas Aparat pada Pemilu 2024

Netralitas aparat kembali ditekankan Presiden Joko Widodo Hal ini merespons informasi pemindahan atribut-atribut partai saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bali, Presiden Jokowi mengimbau agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.

“(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ujar Jokowi dikutip dari situs presidenri.go.id.

Sebelumnya sempat ramai di berbagai media adanya aksi penurunan baliho dan spanduk Capres-Cawapres yang diusung koalisi PDIP, Ganjar-Mahfud, sebelum Jokowi tiba di Bali. Dalam keterangannya kepada wartawan, Presiden Joko Widodo kembali menekankan netralitas aparat.

Jokowi menyampaikan keterangan kepada awak media di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023.

Lihat juga

• Jelang Pemilu 2024, ASN Harus Paham Ini!
• Banten Peringkat Ketiga Kerawanan Netralitas ASN Dalam Pemilu

Presiden menegaskan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.  Hal yang sama juga ditekankan bagi aparat TNI-Polri.

“Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral,” ujar Presiden.

Di lain kesempatan, Presiden juga sempat mengingatkan pada Penjabat Kepala Daerah terkait netralitas dalam Pemilu.

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” kata Jokowi saat memberikan sejumlah arahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin (30/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024.

Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga.

Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya. (red)