BANTEN – Perkumpulan Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) menegaskan bahwa Pilkada 2024 di Kota Cilegon harus berjalan secara demokratis dan tidak boleh ada intimidasi apalagi mobilisasi.
Koordinasi JRDP Kota Cilegon Argy Ferdian mengatakan, di Pilkada Serentak Tahun 2024 ini kembali melakukan pemantauan di Pilkada Kota Cilegon setelah sebelumnya pada Pilkada 2020 juga melakukan pemantauan.
Lihat juga JRDP Desak Bawaslu Telusuri Kades Deklarasi Dukung Andra-Dimyati
Dikatakan Argy, fokus pemantauan terhadap isu politik uang dan netralitas ASN, serta TNI-Polri di Pilkada 2024. Ia menegaskan bahwa di Pilkada 2024 tidak boleh ada intimidasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh pihak manapun.
“Pilkada 2024 tidak boleh dicederai oleh mobilisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh alat negara,” tegasnya usai bimbingan teknis Relawan Pemantau JRDP Kota Cilegon di Taman Layak Anak Kota Cilegon, Rabu, (13/11/2024).
Argy menegaskan, lembaganya berkomitmen untuk mengawal seluruh proses tahapan hingga penetapan calon terpilih. Berdasarkan kajian JRDP, praktik politik uang sangat rawan terjadi di 3 fase yaitu kampanye, masa tenang, dan hari pencoblosan serta juga berkomitmen untuk melawan politik uang dan mobilisasi ASN serta TNI-Polri di Pilkada 2024.
“Semua pihak harus menjaga Pilkada 2024 dari praktik-praktik curang yang dapat mencederai proses demokrasi,” katanya. (ukt)
