Jokowi Makan Malam Bersama Prabowo, TKD Paslon 01 Banten: Buktikan Ingin Cawe-Cawe
BANTEN – Makan malam Presiden Joko Widodo dengan calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dinilai sebagai bukti tindakan cawe-cawe dalam Penilu 2024.
Menurut Ketua TKD Banten pasangan 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN), Gembong R Sumedi, tindakan Jokowi itu sebagai isyarat kepada masyarakat terkait capres pilihan Jokowi.
Seperti diberitakan banyak media, capres 02 Prabowo Subianto dan Presiden Jokow makan malam bersama di di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (05/01/2023).
“Inikan secara tidak langsung, orang melihat kalau mau melanjutkan program Jokowi pilihlah Prabowo. Kira-kira begitu bahasa isyaratnya,” kata Gembong saat dihubungi melalui pesan Whatsapp, Sabtu, (06/01/2023).
Lihat juga Lakukan Pemantauan, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu Diminta Laporkan Pelanggaran
Menurut Gembong, tindakan Presiden Jokowi yang makan malam hanya bersama Prabowo memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi ingin cawe-cawe kekuasaan. Padahal dari awal semua masyarakat menginginkan Pemilu yang jujur dan adil.
“Presiden Jokowi itu harus memerlukan hal yang sama dengan semua capres,” imbuhnya.
Meskipun demikian, kata Gembong, terkait pengaruh di Banten ia berkeyakinan apapun yang dilakukan oleh Jokowi, masyarakat Banten tetap akan memilih pasangan AMIN. Ia yakin meskipun Jokowi memberikan isyarat bahwa mendukung Prabowo, hal itu tidak akan berpengaruh di Banten.
“Saya berkeyakinan apapun yang dilakukan Pak Jokowi, masyarakat Banten akan memenangkan pasangan AMIN,” tegasnya.
Gembong berharap, meskipun di Banten diisi banyak penjabat (Pj) kepala daerah yang kendalinya berada langsung dibawah kendali Presiden, Pj kepala daerah di Banten bisa lebih bijak dalam menjalankan pemerintahan di lapangan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi tidak patut dicontoh oleh Pj kepala daerah karena harus menjungjung tinggi sikap netralitas.
“Meskipun Pj ditunjuk Presiden, Pj bisa lebih bijak dalam menjalankan pemerintahan di lapangan. Jadi mentang-mentang presiden begitu nanti di daerah akan berlaku seperti itu juga, saya berharap tidak seperti itu,” imbuhnya.
Tambah Gembong, contoh yang buruk terkait ketidaknetralan Presiden Jokowi pada pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 tidak boleh dicontoh oleh para pejabat kepala daerah. (ukt)
