BANTEN – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang yang akan dilaksanakan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang membutuhkan biaya sebesar Rp45 Miliar.
Sebagai langkah persiapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang mulai menghitung kebutuhan anggaran yang diperkirakan cukup besar.
Sekretaris KPU Kabupaten Serang, Ade Wahyu Margono mengatakan, total kebutuhan anggaran untuk PSU diperkirakan mencapai sekitar Rp45 miliar. Sementara sisa anggaran hibah sebelumnya hanya tersisa Rp8,6 miliar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang harus menutupi kekurangannya.
“Capai Rp45 miliar an (kebutuhan biaya PSU), sisa anggaran atau Silpa Pilkada kemarin Rp8,6 miliar sehingga Pemda tinggal memenuhi kekurangannya saja,” katanya, Kamis, (27/02/2025).
Lihat juga Andika Hazrumy Dapat Kesempatan Kedua, MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Serang
Menurut Ade, anggaran tersebut diantaranya untuk kebutuhan honorarium badan ad hoc dan logistik Pilkada. Ia menyebut, honorarium badan ad hoc mencapai Rp22,8 miliar. Akan tetapi, pihaknya saat ini masih melakukan pembahasan terkait total anggaran yang diperlukan secara lebih rinci.
“Nanti kita bahas, honor adhoc saja Rp22,8 miliar,” sebutnya.
Tetapi, kata Ade, apabila Pemerintah Provinsi Banten ikut menanggung biaya tersebut, anggaran yang diperlukan dari Pemkab Serang bisa turun menjadi Rp20 miliar.
“Kalau honorarium ad hoc ditanggung provinsi paling setengahnya,” katanya.
Terkait sumber tambahan dana untuk PSU, Ade menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan. “Belum tahu, hari ini sedang dibahas secara rigitnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada 2024.
Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam agenda pembacaan putusan perkara Nomor 70 tahun 2025 PHP Bupati Serang di ruang sidang MK Jakarta, Senin, (24/02/2025).
“Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang,” kata Suhartoyo.
Dikatakan Suhartoyo, PSU tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan pemilihan 27 November 2024 lalu. Pelaksanaan PSU tersebut juga harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan tanpa melaporkan kembali kepada MK.
“Dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak keputusan a quo diucapkan,” katanya. (ukt)
