BANTEN – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah dinilai masih didominasi program-program dasar dan belum menunjukkan terobosan besar.
Hal itu disampaikan oleh oleh Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Dosen Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul, Harits Hijrah Wicaksana. Menurutnya program yang berjalan selama setahun kepemimpinan bukanlah program spektakuler, melainkan pekerjaan rumah yang selalu menjadi fokus setiap periode pemerintahan, terutama terkait pembangunan infrastruktur.
“Program yang berjalan masih sebatas kebutuhan dasar yang memang menjadi pekerjaan rumah setiap periode,” ujarnya saat dihubungi banteninside, Sabtu (21/02/2026).
Baca juga Aktivis Anti Korupsi Kritik Anggaran Perjalanan Dinas Capai Rp155 Miliar di APBD 2026 Banten
Ia mengakui terdapat sejumlah perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah melalui program Bang Andra (bangun jalan desa sejahtera). Namun, perbaikan tersebut dinilai belum merata dan masih menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
Harits juga menyoroti belum adanya laporan resmi terkait capaian satu tahun kepemimpinan pemerintah daerah. Ia menilai transparansi kinerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
“Semua kepala daerah tentu melakukan branding untuk kepentingan elektoral, tapi sampai satu tahun ini belum ada rilis resmi mengenai capaian kinerja pemerintah,” katanya.
Ia menilai, komunikasi publik Andra-Dimyati masih lemah, terutama dalam menyampaikan data program kepada masyarakat. Menurutnya, program seperti sekolah gratis seharusnya disertai dengan data yang jelas, mulai dari jumlah sekolah penerima manfaat, kondisi sarana pendidikan hingga dampak kebijakan terhadap angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah.
“Sehingga bisa dilihat ketika ada program sekolah gratis apakah angka partisipasi sekolah meningkat dan angka putus sekolah menurun,” ungkapnya.
Harits menilai selama ini Pemprov Banten kerap mengklaim keberhasilan program, namun tidak disertai dengan pengukuran yang jelas. Akhirnya ketika ada kritik dianggap tidak pro, padahal yang dibutuhkan adalah transparansi.
Harits juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan penggunaan anggaran pelaksanaan program kepada masyarakat.
“Masyarakat perlu tahu berapa anggaran yang sudah disalurkan. Dengan anggaran sekian bisa dibangun jalan sekian kilometer atau sekolah gratis untuk sekian siswa,” katanya.
Harits juga menyoroti masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Banten yang mencapai 412.360 orang. Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, lulusan SMK dan perguruan tinggi masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena iklim investasi dan produktivitas ekonomi belum optimal.
“Penyerapan tenaga kerja belum maksimal. Ekonomi berkelanjutan yang mampu menyerap tenaga kerja masih belum terlihat,” tuturnya.
Harits turut mendorong regulasi di sektor pertambangan diperketat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana. Ia berharap memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah daerah dapat mulai menetapkan kebijakan prioritas yang lebih jelas.
“Banten maju, adil, merata dan bebas korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diwujudkan,” tegas Harits. (ukt)
