Al Muktabar Lengser dari Pj Gubernur Banten? Beredar Surat Kemendagri Undangan Pelantikan Pj Gubernur
BANTEN – Beredar surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jadwal pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Banten.
Surat Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.2.1.3/6661/SJ yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2024 berisi agenda pelantikan yang dijadwalkan berlansung pada Senin, (16/12/2024) pukul 13.00 WIB di Sasana Bhakti Praja (SBP) Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat.
Beredarnya surat undangan tersebut hanya berselang kurang dari 2 Minggu usai Al Muktabar dilantik sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekteratis Negara pada Jumat, (29/11/2024) lalu.
Dalam surat undangan pelantikan tersebut terlampir daftar undangan pelantikan PJ Gubernur Banten diantaranya, Al Muktabar dan Istri, PJ Sekda Provinsi Banten, Ketua DPRD Banten, Kapolda Banten dan Kapolda Metro jaya, Kejati Banten dan Komandan Korem 064 MY, dan Komandan Korem 052 Wijayakrama.
Lihat juga Dilantik Jadi Pejabat Kemensetneg, Al Muktabar Tetap Jabat Pj Gubernur Banten
Akan tetapi, dalam surat tersebut tidak dituliskan siapa yang akan menggantikan Al Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten.
Dikonfirmasi terkait surat itu, Kepala Badan Kepegawaian Daeraj (BKD) Banten Nana Supiana enggan memberikan komentar.
“Coba ke Asda 1 atau Plt Biro Pemerintahan ya,” katanya melalui pesan Whatsapp.
Beredar informasi, Al Muktabar akan diganti oleh pejabat lain dari Kementerian Dalam Negeri yang saat ini masih menjadi Penjabat Walikota di salah satu daerah di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Banten Agus Mintono mengaku belum mengetahui secara pasti terkait siapa pengganti Al Muktabar. Ia juga tidak merespon saat ditanya kebenaran surat tersebut.
“Maaf kang saya belum mengetahuinya secara pasti,” katanya.
Seperti diketahui, Al Muktabar menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten sejak 22 Mei 2022, dan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif sejak 27 Mei 2019. (ukt)
