Ingin Tingkatan Stok Darah, PMI Banten Intensifkan Sosialisasi Donor Darah

BANTEN – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten terus meningkatkan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pemenuhan stok darah. Tidak hanya itu, tujuh Unit Donor Darah (UDD) PMI akan didorong dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi.

Sekretaris PMI Provinsi Banten dr. Rahmat Fitriadi mengatakan, pemenuhan stok darah PMI diperlukan partisipasi masyarakat, instansi pemerintah dan perusahaan swasta.

“Kami harus mengajak stakeholder atau para pihak untuk bersama memenuhi stok darah di semua UDD PMI. Kita bersama menjadi pahlawan kemanusiaan untuk yang lain,” kata Rahmat, Kamis (8/6/2023).

Lihat juga : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Tak Bisa Digantikan

Terbaru, PMI Banten telah menggelar Sosialisasi Donor Darah dan Kebijakan PMI Banten Tahun 2023, Selasa (6/6). Sosialisasi ini diikuti peserta dari TNI, Polri, unsur pemerintah daerah, perusahaan, organisasi kedokteran, organisasi klinik dan rumah sakit, perguruan tinggi, Pramuka, dan media massa. Kegiatan tersebut digelar di Markas PMI Provinsi Banten, Kota Serang.

“Kita perlu menjalin kerja sama dalam tugas-tugas kemanusiaan, khususnya pelayanan sosial, kesehatan, dan donor darah. Kami harus terus menyampaikan pentingnya donor darah untuk menolong sesama kita yang membutuhkan darah,” ujarnya.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan PMI Banten, kata dia, tahun 2023 akan dilaksanakan sertifikasi terhadap tujuh UDD. “Kami harus terus menjamin kualitas pelayanan darah dan sertifikasi ini selain amanah pemerintah, juga bagian dari penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh PMI,” tuturnya.

Sementara Kepala UDD PMI Kota Tangerang, dr. David H Sidabutar saat menjadi pembicara sosialisasi donor darah menerangkan, pelayanan darah yang dilakukan UDD PMI dilaksanakan mulai dari perekrutan pendonor, pengambilan, pengolahan, pengamanan, hingga distribusi darah.

“Dalam prosesnya, kami membutuhkan partisipasi, terutama dalam meningkatkan jumlah pendonor,” tuturnya.

Sekarang, kata David, masih ada persepsi dari masyarakat bahwa darah harus dibeli. Ia menegaskan, yang dikeluarkan untuk pengambilan darah adalah Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). Ketentuannya sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes Nomor HK/Menkes/31/1/2014.

“Pada proses pengambilan, pengolahan dan pengamanan darah dibutuhkan alat-alat hingga mesin berteknologi. Termasuk untuk tenaga, utilitas, barang habis pakai dan operasional UDD PMI. Kami harus memastikan darah yang ditransfusi aman bagi pasien yang membutuhkan,” ucapnya.

Dia menyatakan, donor darah merupakan tindakan kemanusiaan. Selain itu, darah tidak bisa diproduksi oleh mesin, hanya bisa disumbangkan oleh sesama kita. “Donor darah dan pelayanan darah merupakan tanggungjawab semua pihak,” pungkasnya. (rf)