Nasib Tak Kunjung Ada Kejelasan, Honorer Kota Serang Mau Demo DPR
BANTEN – Pegawai honorer di Kota Serang yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Serang akan lakukan aksi damai di depan gedung DPR RI untuk menuntut kejelasan nasib status kepegawaian mereka.
Ketua Forum Honorer Kota Serang Achmad Herwandi membenarkan rencana aksi damai tersebut. Aksi akan diikuti oleh sekitar 700 orang pegawai honorer. “Iya betul tanggal 7 Agustus 2023,” ungkap Achmad Herwandi melalui saluran telepon kepada banteninside.co.id, Kamis (27/7/2023).
Peserta aksi akan membawa tuntutan mengenai kejelasan nasib yang selama ini kurang diperhatikan oleh Pemerintah. Selain itu, massa aksi juga akan meminta agar segera disahkan Rancangan Perubahan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah masuk Prolegnas sejak 2022.
“Harapannnya segera disahkan RUU tentang ASN yang sudah masuk Prolegnas sejak tahun 2022. Kita desak agar disahkan segera,” katanya.
Selain itu, Forum honorer juga meminta agar pemerintah mengubah peraturan pemerintah (PP) terkait manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), terutama pada pasal yang berbunyi setelah bekerja 5 tahun dapat menjadi PPPK.
Lihat juga Nasib Buruk Ibukota Provinsi Banten, Anak Putus Sekolah Masih Banyak
Menurutnya, jika ada honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun secara otomatis, tidak melalui seleksi harus jadi PNS atau PPPK.
Terkait kabar itu, Walikota Serang Syafrudin mengakuk mendapatkan informasi yang beredar dari pusat pada 23 November honorer yang memenuhi syarat akan diangkat menjadi PPPK.
“Tapi ya tidak apa-apa yang penting tidak anarkis, kemudian rapih, aspirasinya disampaikan mudah-mudahan ditanggapi,” kata Syafrudin kepada wartawan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis, (27/7/2023).
Syafrudin juga mengatakan, di Kota Serang kurang lebih ada 4.000 honorer yang belum diangkat menjadi PPPK. Dari jumlah itu sekira 1.000 di antaranya sudah diangkat .Ia juga akan memfasilitasi tenaga honorer yang akan melakukan aksi damai ke Jakarta nanti. “Difasilitasi bus, sepuluh,” imbuh Syafrudin. (ukt)
