Ombudsman RI Soroti Pencopotan Aparatur Desa

SERANG – Kepala Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Nyoto Budiyanto beserta jajaran melakukan penelitian ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

Penelitian dilakukan untuk memberikan saran dan masukan kepada Pemkab Serang agar tidak terjadinya maladministrasi. Mereka diterima oleh Wakil Bupati (Wabup) Serang Pandji Tirtayasa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Hariyadi dan Camat Cikande, Moch Agus di Aula KH. Syam’un pada Rabu (8/3/2023).

Baca juga : Pemkab Serang Minta Dikawal Kejari

Ia mengatakan, kedatangan jajaran Ombudsman beserta jajaran ke Pemkab Serang untuk melakukan penelitian paska adanya laporan dari masyarakat.

“Ada pengaduan dari salah satu desa di Kecamatan Cikande Permai mengadukan tentang pengangkatan dan pemberhentian, dia melaporkan seolah-olah pemberhentian perangkat desa tidak sesuai SOP, tidak sesuai Peraturan Bupati (Perbup), ternyata dari Ombudsman Pusat klarifikasi di sini hasil klarifikasinya sudah sesuai dengan SOP,” ujarnya.

Dia menjelaskan, persoalan yang dianggap maladministrasi atas pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikande lantaran sudah memasuki usia 60 tahun yang dianggap sudah habis purna tugas. “Kemudian dicari penggantinya dengan melalui prosedur dibentuk panitia seleksi (pansel), hasilnya terpilih Pak Maman Supriatna bukan siapa-siapa, tapi itu hasil pansel,” ucapnya.

Baca juga : Bank Serang Disuntik Dana Segar 3 Miliar

Jadi, lanjutnya, laporan yang mengada-ada. “Klarifikasinya kita sesuai prosedur dan SOP dan bisa diterima jadi gak ada masalah,” tuturnya.

Kepala Keasistenan Perlakuan Pelaksanaan Saran Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia (RI), Nyoto Budiyanto menerangkan, atas kedatangannya melakukan revitasisme atau penelitian. “Sebenarnya bukan laporan warga. Terkait dengan banyaknya laporan di Ombudsman tidak di Kabupaten Serang, tapi secara nasional terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,” jelasnya.

Kenapa begitu, sambung Nyoto, memang ada laporan sekitar 40 persen masuk ke Ombudsman melaporkan tentang pengangkatan atau pemberhentian yang non prosedural. Menurutnya adanya pemberhentian dampak dari politik pemilihan kepala desa (pilkades), otomatis kepemimpinan kepala desa ingin membawa yang sepaham dengan pihaknya.

“Kemungkinan hanya beda gerbong, lalu dipaksa mundur karena mau gak mau ini sistem politik pilkades, sebagaimana diatur undang-undang tentang desa atau di perda juga diatur kalau diberhentikan beberapa syarat terkait tupoksinya, melakukan tindak pidana dan sebagainya oleh karena itu ada beberapa pelaporan yang diluar dari itu,” katanya.

Bila di Kabupaten Serang, jabarnya, hanya ada satu di desa dan kejadian 2019. “Kami sudah peroleh informasi sebenarnya sudah sesuai prosedur cuma memang masalah ini dia lapor ke mana-mana, secara itu sudah clean and clear. Cuma laporan secara nasional ada beberapa yang saya sebutkan. Oleh karenanya, kita melaksanakan revitasisme atau penelitian untuk memberi saran dan masukan pada Mendagri,” bebernya.

Nyoto menegaskan, kedatangannya ke Pemkab Serang bukan menyusul adanya laporan ke Ombudsman terkait pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikande. “Kedatangan kami ke sini bukan karena itu tapi untuk untuk tingkatan nasional, mengantisipasi agar kejadian begitu tidak terjadi lagi. Makanya kami berikan masukan secara kelembagaan pada Kemendagri,” pungkasnya. (rf)