Pembangunan Jalan Nyapah-Silebu Kota Serang Diprotes Warga, Status Lahan Terdampak Belum Jelas

BANTEN – Pembangunan ruas Jalan Nyapah-Silebu Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten di protes oleh warga lantaran tanah milik warga yang terdampak proyek tidak mendapat kompensasi pembebasan lahan.

Seperti diketahui, ruas Jalan Nyapah-Silebu akan dilakukan pelebaran jalan dengan total lebar jalan sebesar 6 meter sepanjang 2,5 kilometer.

Berdasarkan pantauan banteninside.co.id di lokasi, warga yang terdampak melakukan aksi unjuk rasa dan menutup ruas jalan Nyapah-Silebu. Akibatnya, proses pengerjaan ruas jalan tersebut terhenti sementara.

Lihat juga Ruas Jalan Nyapah-Silebu Walantaka Kota Serang Rusak Parah, Tak Kunjung Diperbaiki

Koordinator warga yang terdampak, Alaya Uriana mengungkapkan, protes tersebut dilakukan lantaran proses pembangunan tersebut berdampak terhadap lahan tanah milik warga. Akan tetapi, warga yang terdampak tidak mendapatkan kompensasi dari pembangunan tersebut.

“Kami sebagai perwakilan warga menginginkan ada kejelasan. Kalau memang ganti rugi ganti rugi, kalau memang hibah gimana bentuknya,” ujarnya kepada banteninside di lokasi usai orasi, Rabu, (08/05/2024).

Menurut Alaya, sepanjang ruas Jalan Nyapah-Silebu banyak sekali lahan warga yang ikut terdampak. Menurutnya, awal ruas jalan tersebut yaitu hanya memiliki lebar 3 meter, namun saat ini akan diperlebar menjadi 6 meter.

“Memohon agar proyek ini jangan dilanjutkan sebelum ada kejelasan,” ungkapnya.

Dikatakan Alaya, banyak sekali warga yang terdampak pelebaran jalan namun tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Sehingga akhirnya warga melakukan protes. Menurutnya apabila ada pelebaran jalan dan tanahnya terdampak, maka warga berhak mendapatkan ganti rugi.

“Tidak menolak (pelebaran jalan), hanya minta ganti rugi, setalah terpenuhi silahkan dilanjutkan,” terangnya.

Alaya menambahkan, warga menyambut baik perbaikan dan pelebaran ruas jalan tersebut. Akan terapi, warga juga meminta kejelasan terkait lahan miliknya yang ikut terdampak.

Di tempat yang sama, salah satu pihak Manajemen PT Adhikarya, Didi mengungkapkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Banten terkait adanya protes tersebut.

“Terpaksa berhenti dulu, kami sampaikan dulu ke dinas apakah tindak lanjut berupa apa dari dinas kita tunggu,” katanya.

Didi mengungkapkan, saat ini proses pengerjaan jalan tersebut baru berjalan dibawah 10 persen dan harus dihentikan terlebih dahulu lantaran ada protes warga.

Saat dihubungi melalui pesan singkat Whatsapp, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan belum memberikan respon hingga berita ini dipublikasikan. (ukt)