BANTEN – Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Banten Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Banten pada Kamis, (02/05/2024).
Dalam pantauan banteninside, mahasiswa yang melakukan aksi membawa berbagai poster dan karton berwarna merah sebagai penanda rapor merah kepemimpinan Pj Gubernur Banten.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Banten Bergerak menuding Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tidak becus memimpin Provinsi Banten.
Kordinator Aksi, Manarul Hidayat mengatakan, aksi tersebut dilakukan sebagai peringatan Mayday dan Hari Pendidikan Nasional. Menurutnya, saat ini sarana pendidikan di Banten masih belum merata.
Lihat juga Pj Gubernur Banten Belum Tetapkan Calon Anggota BPSK Terpilih Periode 2024-2029
Dikatakan Manarul, terjadi ketimpangan soal pemerataan sarana pendidikan di Provinsi Banten. Dimana di pelosok Kabupaten Pandeglang dan Lebak masih jauh tertinggal ketimbang Kota Tangerang maupun Kota Serang.
“Kita melihat fasilitas buku dan kelas kurang layak di pelosok Provinsi Banten,” ujarnya.
Ungkap Manarul, selama Al Muktabar memimpin Provinsi Banten 2 tahun, tidak terlihat perkembangan yang cukup signifikan. Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga masih kurang layak.
Manarul menilai Pj Gubernur Banten Al Muktabar tidak becus dalam memimpin Provinsi Banten.
“Kami harapkan pada DPRD Banten tidak boleh diperpanjang kembali (Jabatan Al Muktabar),” tegasnya.
Adapun tuntutan massa aksi adalah:
- Audit dan berantas lembaga mafia- mafia di sektor pendidikan
- Sejahterahkan kehidupan para buruh dan para pendidik
- Berikan pelayanan publik di ranah pendidikan terutama masyarakat Banten
- Bangun pelatihan pekerja dan sediakan lapangan pekerjaan
- Usut tuntas sogok menyogok yang menjadi kebudayaan di Banten
- Tuntaskan angka anak putus sekolah, stunting dan permasalahan di Banten.
- Usut tuntas segala tindakan dari sektor pendidikan dan ekonomi
- Berikan dan alokasikan anggaran dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah pedalaman
- Wujudkan suprastruktur dan infrastruktur yang layak di ranah pendidikan secara merata
- Tolak skema upah murah dan wujudkan reforma agraria sejati
- Terapkan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang pendidikan
- Wujudkan keterbukaan informasi publik dan anggaran di Provinsi Banten
- Cabut peraturan perundang-undangan yang pro terhadap investor
- Tolak klasifikasi usia di ranah pendidikan. (ukt)
