Pengamat : Pemerintah Harus Jamin Pembagian Bansos Tanpa Embel-embel Capres
BANTEN – Gencarnya pembagian bantuan sosial alias bansos oleh Pemprov Banten menjelang Hari pemungutan suara Pemilu 2024, harus dipastikan tanpa embel-embel dukungan calon presiden tertentu.
Pengamat politik di Banten, Usep Saepul Ahyar mengatakan, pembagian bansos saat ini memang rawan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dalam menghadapi Pemilu 2024.
Sejak awal, kata dia, pembagian bantuan dari pemerintah ini banyak dikritisi oleh berbagai pihak karena pembagiannya yang gencar menjelang hari pemungutan suara.
“Sejak awal memang bansos ini banyak dikritisi sebagai alat untuk mendukung atau berkampanye salah satu calon presiden (Capres). Dikritisi banyak mengenai waktu pemberian, mekanisme, lalu kemudian juga kontrolnya,” jelas Usep melalui sambungan telepon, Rabu, (31/01/2024).
Lihat juga Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2024, Pemprov Banten Bantah Ada Instruksi Pusat
Menurut Usep, pembagian bantuan yang gencar menjelang hari pemungutan suara Pemilu merupakan dilema. Karena di satu sisi ada masyarakat yang membutuhkan. Namun di lain sisi, pembagian sejunlah bantuan ini sangat rawan disalahgunakan untuk pemenangan calon tertentu.
“Bansos rawan disalahgunakan untuk kepentingan capres tertentu atau untuk kepentingan incumbent ya. Untuk kepentingan menjaga suara dan itu seringkali dimanfaatkan,” ungkapnya.
Yang menjadi tantangan saat ini, kata Usep, adalah bagaimana menjamin bahwa urusan bantuan ini tidak ada hubungannya dengan kampanye Pemilu 2024 agar orang memberikan dukungan pada calon tertentu.
Dikatakan Usep, pada saat pemberian bansos pemerintah juga perlu menjelaskan kepada penerima bahwa yang dibagikan adalah bagian dari program pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan calon tertentu. Karena pembagian bantuan sosial merupakan progam pemerintah yang pendanaannya menggunakan APBN.
“Saya kira pemerintah harus menjamin tentang netralitas ini. Tidak ada kepentingan politik praktis di dalamnya karena ini murni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Usep juga menganggap perlu adanya mekanisme kontrol yang jelas agar tidak ada penyelewengan dan penyusupan kepentingan terselubung saat pembagian bansos. Namun, saat ini dalam pemilihan waktu pembagian bantuan saja sudah terlihat bahwa dibalik pembagian bansos ada agenda terselubung dibelakangnya.
“Bansos ini terkesan diberikan atau ditujukan untuk mengkampanyekan keberhasilan pemerintah tertentu atau sosok tertentu. Waktu itu ada kampanye, ini (bansos) pemberian Jokowi padahal pemberian pemerintah. Jadi itu bukan pada sosoknya, ini program pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Bukan ditujukan untuk menjunjung sosok tertentu,” terangnya. (ukt)
