BANTEN – Ratusan guru bersama kepala sekolah SMP swasta di Kota Serang berunjuk rasa memprotes kebijakan Walikota Serang yang menambah rombongan belajar (rombel) SMP Negeri hingga 50 siswa per rombel.
Mereka yang berdemonstrasi membawa spanduk dan juga poster bertuliskan ‘2 KALI AUDIENSI HASILNYA DIKHIANATI’ ada pula poster bertuliskan ‘ADA 2.600 BANGKU KOSONG SMP SWASTA’. Demonstrasi ini sebagai bentuk kekecewaan para guru dan kepala sekolah terhadap Walikota Serang Budi Rustandi.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FOKKS) Kota Serang Deni Gumelar menyatakan protes terhadap penambahan rombel di SMP Negeri hingga 50 siswa per rombel. Kebijakan tersebut menyalahi aturan, karena seharusnya maksimal 32 siswa per rombel.
Deni juga turut menyinggung janji Budi saat sebelum menjadi Walikota Serang. Kala itu, Budi berjanji akan mengakomodir sekolah swasta. Namun, ternyata hanya janji semata dan tidak dipenuhi hingga kini.
“Kami anggap itu adalah kelas kambing. Karena kalau sekolah yang benar standarnya adalah 32 siswa,” katanya di halaman kantor Walikota Serang, Selasa (15/07/2025).
Deni menyebut, setidaknya saat ini terdapat 2.415 kursi kosong dari total daya tampung sebanyak 3.773 siswa yang tersebar di 53 SMP Swasta di Kota Serang. Apabila terus dibiarkan, kemungkinan akan membuat sekolah-sekolah swasta di Kota Serang berguguran.
Akibat penambangan rombel, kata Deni, banyak siswa yang masuk sekolah negeri pasca pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ditutup. Padahal, sebelumnya telah mendaftar ke sekolah swasta.
“Ya, di sekolah saya saja, Itu dari 53 pendaftar, tersisa hanya 1 yang daftar. Sisanya itu lenyap datanya,” ungkapnya.
Menurut Deni, berdasarkan informasi yang dia peroleh, saat ini Pemkot Serang juga berencana akan membangun 75 ruang kelas baru (RKB). Hal itu akan berdampak pada penerimaan siswa di sekolah swasta.
“Kurang lebih ada 40 sekolah yang akan tutup karena memang mereka membangun penuh 75 RKB,” jelasnya.
Deni mengaku heran atas kebijakan yang diambil oleh Walikota Serang. Karena sebelumnya berjanji akan memperhatikan dan melakukan pemerataan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.
“Di lapangan tidak berjalan, malah yang ada pelanggaran. Jadi kami ingin menegakkan itu. Supaya komitmennya betul-betul dijalankan oleh Walikota,” terangnya.
Apabila sekolah swasta terus menerus kehilangan siswa, kata Deni, maka akan banyak guru-guru yang akhirnya kehilangan pekerjaannya. (ukt)
