Peternakan Ayam di Cibetus Padarincang Baru Miliki Izin Tahun 2020

BANTEN – Peternakan ayam di Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, yang keberadaannya ditolak warga, baru memiliki izin tahun 2020.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, Syamsuddin. Menurutnya, sebelum itu peternakan ayam di Kampung Cibetus yang saat ini dimiliki oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) dikelola oleh perseorangan.
Diketahui, peternakan ayam itu ditolak keberadaannya diprotes warga hingga menimbulkan pembakaran dan berbuntut penangkapan sejumlah warga oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Banten.
Lihat juga Penangkapan Warga Cibetus Padarincang Berlanjut, Emak-Emak Geruduk Polda Banten
Seingat Syamsudin, saat dikelola oleh perseorangan, peternakan tersebut belum memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
“Kalau nggak salah 2020 (baru miliki izin). Kayaknya belum berizin ketika dikelola masyarakat atau perorangan,” katanya Selasa, (11/02/2025).
Namun, Syamsudin tidak bisa memastikan apakah seluruh bangunan peternakan tersebut memiliki izin sesuai dengan dokumen lingkungan.
Setelah adanya aksi penolakan yang berujung pembakaran, Pemkab Serang telah melakukan pertemuan dengan manajemen PT STS. Hasilnya disepakati bahwa peternakan tersebut untuk ditutup.
“Intinya setelah pertemuan di pendopo Bupati Serang yang dihadiri oleh Bupati Serang, Kapolres Serang dan pihak manajemen PT STS, disepakati untuk ditutup dan tidak ada kegiatan,” jelasnya.
Namun, hingga saat ini perizinan peternakan tersebut masih belum dicabut oleh Pemkab Serang.
Terpisah, Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Heny Hindriani mengatakan bahwa usaha peternakan ayam tidak memerlukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
“Untuk kegiatan peternakan ayam tidak wajib AMDAL,” katanya.
Hanya saja, kata Heni, pengusaha peternakan diwajibkan untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Sesuai dengan Permen LHK Nomor 4 tahun 2021 tentang daftar kegiatan usaha yang wajib AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan SPPL.
Akan tetapi, Heni tidak menjelaskan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap perusahaan peternakan apabila melanggar SPPL.
Sebelumnya, salah satu warga Kampung Cibetus, Ari menjelaskan, peternakan ayam milik PT STS sudah berdiri 13 tahun di Kampung Cibetus. Warga juga sudah melakukan protes ke berbagai instansi, namun tidak membuahkan hasil.
“Warga pernah ke kecamatan, ke pihak desa, sampai ke bupati. Tapi itu tidak ada hasil apapun,” jelasnya.
Ari mengungkapkan bahwa jarak kandang ayam dengan pemukiman warga hanya sekitar 20 meter. Hal itu juga berdampak pada sumber air yang berubah menjadi warna hitam dan berlendir. (ukt)