Sambil Gendong Anak, Emak-Emak dari Padarincang Ngadu ke DPRD Kabupaten Serang Soal Penangkapan Warga
BANTEN – Puluhan emak-emak Kampung Cibetus Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Serang Buntut kasus penangkapan warga oleh Polda Banten.
Puluhan emak-emak yang berasal dari Kampung Cibetus tersebut sudah berkumpul di gedung DPRD Kabupaten Serang sekitar pukul 11.00 WIB. Diantaranya ada yang membawa anak kecil dan bahkan menggendong bayi.
Mereka juga membawa poster dan spanduk bertuliskan “Padarincang Melawan, bebaskan tahanan tanpa syarat, cabut izin operasional perternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera (STS)”.
Lihat juga Polda Banten Kembali Tangkap 3 Orang Terduga Pembakar Kandang Ayam di Padarincang
Salah seorang warga Kampung Cibetus, Mumun memohon agar DPRD Kabupaten Serang membantu warga Kampung Cibetus. Ia berharap anggota dewan membantu agar warga yang ditangkap Polda Banten dibebaskan.
Selain itu, kata Mumun, pihaknya juga berharap DPRD Kabupaten Serang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mencabut izin operasional PT STS.
“Kami mohon dengan sangat. Semoga bapak yang kami pilih untuk membantu kami, membela kami,” katanya di ruang DPRD Kabupaten Serang saat beraudiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Serang, Rabu, (19/02/2025).
Warga lainnya, Ahmad Fauzi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 15 warga Kampung Cibetus yang ditangkap Polda Banten karena diduga melakukan pembakaran kandang ayam milik PT STS saat aksi unjuk rasa pada November 2024 lalu.
Fauzi menyebutkan, dari 15 orang yang ditangkap, dua diantaranya telah dibebaskan, 5 orang ditangguhkan penahanannya, dan 8 lainnya masih ditahan.
“Kita berharap penegak hukum menggunakan mekanisme yang terbaik bagi semua, terutama bagi warga yaitu mekanisme restorative justice (RJ),” tegasnya.
Selain itu, kata Fauzi, warga Kampung Cibetus juga mendesak agar izin operasional PT STS dicabut secara permanen karena meresahkan warga.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengaku sepakat agar Pemkab Serang mencabut izin PT STS. Akan tetapi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Untuk izin kami sepakat kalau memang perusahaan lebih banyak mudharat Pemda harus melakukan pencabutan dengan proses dan syarat ditempuh,” tuturnya.
Selain itu, Bahrul Ulum juga mendorong agar warga yang ditahan dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.
“Terpenting sekarang upaya musyawarah mufakat dalam konteks penyelesaian restorative justice bisa dilaksanakan,” jelasnya. (ukt)
