Suara-suara yang digaungkan dan terbungkus gerakan mahasiswa pada berapa hari lalu yang diarahkan ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) meninggalkan jejak pertanyaan yang tersirat.
Terlepas dari isu yang digaungkan oleh mahasiswa, Kemendes-PDT yang dipimpin oleh Yandri Susanto adalah salah satu kementerian yang paling intens bersentuhan keringat bersama rakyat dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo, Mendes-PDT termasuk paling intens turun ke desa-desa selama 100 hari kerja. Di tengah kesibukannya, turun ke desa-desa untuk membangun Indonesia dari desa, muncul sebuah suara agar Mendes-PDT diturunkan atau diganti tanpa alasan yang jelas.
Suara-suara yang digaungkan untuk mengganti Mendes-PDT menimbulkan pertanyaan di banyak kalangan, apakah suara itu murni gerakan mahasiswa atau ada sesuatu yang sarat kepentingan politis. Suara untuk menurunkan Mendes-PDT dari kursi jabatannya sulit dipahami secara akademis. Karena tak ada alasan yang jelas dan cenderung dapat dilihat sebagai gerakan politis.
Berbagai aksi demonstrasi di Kemendes-PDT pun dikaitkan dengan dinamika Pilkada Kabupaten Serang. Hal itu karena istri Mendes-PDT menjadi salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Serang. Terlepas dari polemik Pilkada Kabupaten Serang yang diputuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut hemat penulis, ada banyak problem yang lebih urgen ketimbang mengkritisi Mendes-PDT yang lebih aktif bersentuhan keringat dengan rakyat di desa. Yakni persoalan BBM oplosan yang merugikan negara hingga Rp968,5 triliun ataupun kasus pagar laut yang ada di Banten yang jelas-jelas di bawah kendali oligarki. Ketimbang meminta agar mengganti Mendes-PDT tanpa alasan yang jelas.
Jika dilihat, Provinsi Banten letaknya berdekatan dengan ibu kota negara, namun menyimpan banyak sekali kepalsuan yang dibungkus rapih oleh dinasti politik yang berpuluh-puluh tahun berkuasa. Masih hangat di ingatan kita bagaimana megahnya Banten Internasional Stadium yg menjadi ladang skandal politik dinasti serta dugaan korupsi Situ Ranca Gede yang ada di Kabupaten Serang. Semuanya dalam cengkraman dinasti politik. Inilah seharusnya yang harus disuarakan dan menjadi konsentrasi serius gerakan mahasiswa demi pembangunan daerah khususnya Provinsi Banten agar lebih transparan dan masif.
Saat Pilkada serentak 2024, dinasti Atut bertumbangan di mana-mana. Mulai dari kekalahan Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten maupun di kabupaten/kota yang lain. Tumbangnya putra Ratu Atut, Andika Hazrumy-Nanang Supriatna di Kabupaten Serang juga menjadi pukulan telak bagi dinasti Atut setelah puluhan tahun menguasai Kabupaten Serang. Hal itu karena kemenangan Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas dinilai sebagai perlawanan terhadap dinasti politik yang menggurita di Kabupaten Serang. (**)
