Lewat Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Banten Ingin Generasi Muda Terlibat Aktif Kawal Pemilu

BANTEN – Pengawasan partisipatif menjadi salah satu agenda Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberi ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

Mulai 3 Oktober 2023, Bawaslu Banten menggelar pendidikan pengawas partisipatif (P2P) tahun 2023 untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 mendatang. Sampai tanggal 5 Oktober 2023, P2P Bawaslu Banten berlangsung I Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Kordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Ajat Munajat mengatakan, kegiatan P2P dilakukan agar generasi muda melek  ihwal kepengawasaan.

“Agar kita semua, masyarakat di luar Bawaslu, terutama generasi muda betul-betul melek dan paham terkait hal ihwal kepengawasaan,” kata Ajat Munajat, Selasa, (03/10/2023).

Lihat juga

• Otak Atik di Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap, PKS Banten Sampaikan Penggantian Bakal Caleg
• Bawaslu Kota Serang Ajak Masyarakat Ikut Awasi Netralitas ASN, Catat Jenis Pelanggarannya

Dikatakan Ajat, P2P kali ini lebih didominasi peserta perempuan, karena temanya Perempuan berdaya, perempuan mengawasi. Ajat berharap output dari P2P bisa turut terlibat aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang harus dihindari saat Pemilu.

“Pengetahuan yang didapatkan harus menular, sehingga menjadi virus untuk menyebarkan kebaikan. Karena pemilu merupakan moment 5 tahun sekali yang menyangkut masa depan bangsa,” jelas Ajat.

Ajat menegaskan, proses pengawasan Pemilu tidak mungkin berjalan secara Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil), apabila tidak ada keterlibatan dari semua kalangan masyarakat. Mengingat sumber daya manusia yang ada di Bawaslu sangat terbatas, kata Ajat, generasi muda atau generasi milenial harus terlibat aktif mengawal tahapan pemilu.

“Cakupan pengawasannnya (Bawaslu) sangat luas sekali sehingga semua pihak harus terlibat terutama generasi muda,” imbuhnya.

Ajat berharap, para peserta P2P bisa menjadi mata dan telinga Bawaslu di masyarakat. Ketika menemukan hal-hal yang bisa merusak demokrasi, generasi muda harus menjadi pelopor sekaligus pelopor.

Bawaslu Republik Indonesia mengharapkan P2P bisa memberikan dampak untuk masyarakat agar tergugah melakukan pengawasan secara mandiri. Minimal saat di tempat pemungutan suara (TPS) masyarakat bisa memastikan tidak ada suara yang dimanipulasi.

“Pendidikan Pengawasan Partisipatif harus bisa mengajak masyarakat bergerak ikut mengawasi,” kata Lolly, mengutip situs bawaslu.go.id, saat kegiatan P2P Nasional Gelombang Kedua di Solo, Jawa Tengah, akhir tahun lalu. (ukt)