KPU Tidak Punya Hak Tiadakan Debat Cawapres
BANTEN – Jika debat calon wakil presiden (Cawapres) Pemilu 2024 dihilangkan maka KPU RI dinilai menabrak peraturan yang telah dibuat sebelumnya.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Esa Unggul, Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, debat untuk Cawapres perlu diadakan agar masyarakat bisa menilai terkait gagasan yang akan menjadi orang nomor 2 di Indonesia.
Menurut Harits, dalam peraturan perundang-undangan juga telah ditetapkan bahwa debat dilakukan sebanyak 5 kali dan 2 di antaranya adalah debat untuk cawapres. Pada Pemilu sebelumnya juga ada sesi debat antar cawapres.
“Debat ini bukan untuk menjatuhkan lawan tapi justru ini menggali ide gagasan dan sebagainya. kan semua calon saya yakin memiliki ide dan gagasan Indonesia kedepan,” kata Harits melalui pesan singkat, Sabtu, (02/12/2023).
Lihat juga Debat Khusus Cawapres Dihilangkan, KPU Menyimpangi Aturan
Selain itu, kata Harits, konsep ide dan gagasan harus diadu antar calon sehingga politiknya jadi politik gagasan.
“Bukan adu goyang gemoy atau hal lainnya yang tidak substansial untuk ke depannya,” tukas Harist.
Melalui debat khusus cawapres, imbuhnya, masayarakat bisa mengukur apakah program yang digadang-gadang oleh pasangan tersebut terukur atau tidak.
“Capres dan cawapres itu harus berdebat dan masing-masing harus ada sesinya tersendiri capres harus ada sesinya sendiri serta cawapres berdebat antar cawapres,” imbuhnya.
Saling Mengisi
Harits menjelaskan, KPU tidak memiliki hak untuk meniadakan debat untuk calon orang nomor dua di Indonesia. Kelak ketika terpilih, imbuhnya, jika presiden berhalangan hadir di suatu kegiatan maka cawapreslah yang akan menggantikan.
“Inikan antara satu pihak dan pihak lainnya saling melengkapi sehingga penting kita lihat kualitasnya untuk mengetahui seberapa baik dia akan memimpin bangsa ini dan dia akan menjadi orang nomor dua (Wakil presiden) di Indonesia,” tegasnya.
Harits mengungkapkan, kualitas cawapres juga sangatlah penting, karena Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan beragam. Sehingga ia mendesak KPU agar tetap mengadakan sesi untuk cawapres sebagai alat ukur bagi masyarakat.
Harits juga menambahkan, politik Indonesia adalah politik gagasan bukan politik joget-joget atau lainnya. (ukt)
