Mahasiswa Pertanyakan Kinerja Bawaslu Banten Karena Membiarkan Logistik Dikirim Tanpa Pengawalan

BANTEN – Mahasiswa pertanyakan kinerja Bawaslu karena membiarkan logistik Pemilu yang dikirim ke Gudang KPU Kabupaten Lebak dikirim tanpa pengawalan.

Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Banten untuk mempertanyakan pernyataan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat acara live di sebuah TV Nasional pada 02 Januari 2024 yang mengatakan bahwa ada pengiriman 1 truk logistik di Banten tanpa pengawalan.

“Ada distribusi satu lagi di Banten, ini saya sebut daerahnya. Ada satu, untung bukan surat suara, 1 (satu) truk dikirim hanya dengan supir ke gudang KPU yang gudangnya berbeda dengan kantor. Itu hanya 1 (satu) supir tanpa pengawalan, isi nya form C-1 PLANO, itu bahaya itu C-1 PLANO loh. Maka nya kami lagi meng- gathering (mengumpulkan) permasalahan logistik Pemilu dari teman- teman Panwas, agar tidak terjadi lagi, itu jadi perhatian juga, Polda juga kasih sinyal untuk itu,” demikian kutipan pernyataan Rahmat Bagja yang dikutip dari press release Aliansi Masyarakat Peduli Banten, Kamis, (25/01/2024).

Koordinator Aksi Arya mengatakan, pernyataan tersebut menimbulkan asumsi bahwa adanya kelalaian penyelenggara dan aparat keamanan dalam menjaga akuntabilitas dan kondusifitas Pemilu. Selain itu pernyataan Rahmat Bagja tersebut sangatlah krusial dan dapat memicu perpecahan horizontal.

“Kami mempertanyakan kinerja Bawaslu, kenapa bisa sampai ada pengiriman 1 truk logistik ke Gudang yang berbeda dengan kantor. Lantas kemana kerja BAWASLU yang harusnya bisa melakukan pencegahan dan mitigasi kesalahan? Sehingga jelas dalam hal ini BAWASLU pun terindikasi melakukan kelalaian. Sehingga kami menuntut kejelasan hal tersebut dari bawaslu,” katanya di sela-sela aksi unjuk rasa.

Lihat juga

Arya mempertanyakan kebenaran pernyataan Rahmat Bagja terkait kesalahan pengiriman C-Plano tersebut yang berdasarkan statmen Rahmat Bagja tidak adanya pengawalan. Menurutnya, apabila benar terjadi distribusi logistik dibiarkan dikirim tanpa pengawalan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam Pemilu karena bisa saja diganti oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Sebab hal seperti ini dapat menimbulkan kegaduhan dan dapat mengarah pada indikasi kecurangan dalam Pemilu. Bayangkan saja bila nanti diganti dengan yang asli di Tingkat kecamatan atau yang lebih tinggi itu dapat dimanipulasi,” tegasnya.

Dikatakan Arya, pihaknnya menuntut kepada BAWASLU, KPU dan Kepolisian khususnya untuk memberikan keterangan yang jelas dan bertanggung jawab atas adanya ish yang menimbulkan kegaduhan dan ketidak tentraman di masyarakat khususnya di Provinsi Banten.

Sementara itu, tidak ada satupun Anggota Bawaslu Banten yang datang menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Massa aksi hanya ditemui oleh Staf Divisi Hukum, Pendidikan dan Latihan Bahtiar Rifai.

Bahtiar mengatakan pengiriman logistik tanpa pengawalan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja itu terjadi di Kabupaten Lebak. Hal itu luput dari pengawasan Bawaslu dan KPU karena pemenang tender logistik C-Plano langsung mengirim ke Gudang KPU Kabupaten Lebak.

“Ini murni komunikasi yang tidak tepat atau miss komunikasi antara pemenang tender dengan KPU sehingga saat pengiriman luput dari penjadwalan,” katanya. (ukt)