BANTEN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Bupati Kabupaten Serang. Mereka menyoroti tingginya angka pengangguran yang ada di Kabupaten Serang.
Ketua Hamas, Irhamullah menyampaikan bahwa hingga kini masyarakat belum melihat skema jelas dari bupati yang memiliki slogan Kabupaten Serang Bahagia tersebut dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Padahal, menurutnya, pengangguran adalah isu krusial yang harus segera diatasi demi mencapai masyarakat yang sejahtera dan bahagia.
“Seperti apa skema yang bakal dibangun oleh bupati untuk mencapai masyarakat bahagia tersebut,” tegasnya di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Serang, Selasa (27/05/2025).
Selain pengangguran, Irhamullah juga menyoroti mandeknya realisasi anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) untuk pemerintah desa. Ia mengungkapkan bahwa anggaran tahun 2023 baru direalisasikan pada tahun 2024, sementara anggaran BHPRD tahun 2024 belum juga terealisasikan.
“BHPRD sangat penting untuk mendukung pembangunan desa. Kalau tidak direalisasikan, maka desa akan mangkrak dan ini akan menghambat pembangunan daerah secara keseluruhan,” tuturnya.
Lihat juga Kolaborasi Serikat Pekerja dengan Pemkab Serang Kian Kuat
Terkait aksi yang dilakukan hari ini, Irhamullah menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kinerja Bupati Serang hingga lima tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa Hamas akan tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah daerah.
DPRD Siap Kawal
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Serang periode 2025–2030 yang baru dilantik. DPRD mengingatkan janji-janji kampanye bukan sekedar formalitas politik, melainkan kontrak sosial yang harus ditepati.
“Kita berharap semua visi-misi yang dijanjikan pada saat kampanye yang lalu dapat terwujud pada lima tahun kepemimpinan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum usai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Serang di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (27/05/2025).
Ulum menuturkan, dalam situasi fiskal nasional yang tengah diperketat oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, DPRD menilai kepala daerah terpilih perlu melakukan penyesuaian cermat terhadap program-program kerja yang telah dirancang saat kampanye.
“Bupati dan wakil bupati yang baru saja dilantik harus bisa memilah dan memilih mana yang harus segera dilakukan dan mana yang mungkin dilakukan pada tahun yang akan datang,” katanya.
Politikus Partai Golkar ini juga mengungkapkan terkait posisi partainya di pemerintahan baru. Meskipun terlahir sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, Partai Golkar akan memposisikan diri sebagai pengontrol pemerintahan Kabupaten Serang yang baru.
“Kami siap mengawal dan kemudian mengoreksi, jika ada kebijakan yang kemudian itu bertentangan dengan kehendak dan keinginan masyarakat Kabupaten Serang,” tegasnya. (ukt)
