Dapat Jatah Program Bansos, Dinsos Kota Serang Minta Jangan Dipolitisasi

BANTEN – Jatah program bantuan sosial (bansos) untuk rakyat miskin akan diperoleh Kota Serang dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bersamaan dengan momentum Pemilu 2024.

Kepala Dinas Sosial Kota Serang Toyalis mengatakan, bansos dari pemerintah pusat salah satunya program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan 3 bulan sekali dan dari pemerintah provinsi yaitu program Jamsosratu.

“Saya hanya mendapat tembusan bahwa ada bantuan untuk masyarakat miskin di Kota Serang dari pusat maupun provinsi,” kata Toyalis di kantor Dinsos Kota Serang, Senin, (22/01/2024).

Meskipun demikian, kata Toyalis, ia mengaku sudah memberikan imbauan kepada bawahannya, jika ada penyaluran bansos dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di wilayah Kota Serang jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan parpol maupun kepentingan calon presiden-wakil presiden.

“Saya sudah sampaikan saya sudah panggil kepala bidangnya yang memang mereka itu ada di bidang fakir miskin. Di sana semua relawan baik Jamsosratu maupun PKH ada di bidang fakir miskin. Sehingga kami sarankan ke kabidnya tolong kalau nanti misalnya ada bantuan entah dari provinsi atau pusat jangan sampai itu dipolitisasi untuk kepentingan partai atau Pilpres,” ungkapnya.

Lihat juga Jadi Pemimpin Harus Mau Dikritik

Toyalis mengaku Akan Lansing menegur jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinsos Kota Serang yang turut serta mempolitisasi program bansos.

“Saya tegurlah kalau ASN. Nggak ada kok, nggak ada yang ikut-ikutan,” tuturnya.

Menurut dia, selama ini tidak ada warga yang melapor terkait politisasi bansos di Kota Serang. Ia berpendapat, karena warga telah dibantu oleh bansos sehingga mungkin saja enggan untuk melaporkannya.

Namun, ia juga tidak mengetahui karena setiap program disalurkan melalui kantor POS.

“Selama ini tidak ada yang melapor, mungkin karena mereka dibantu mereka diem-diem aja. Kan mereka dikasih bantuan sembako ya seneng-seneng aja,” jelasnya.

Toyalis menambahkan, Dinsos Kota Serang hanya diminta data masyarakat yang kurang mampu baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Langkah Bawaslu

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan mengaku sudah menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024, meski tidak secara spesifik tentang larangan politisasi bansos.

“Kita sudah mengimbau secara keseluruhan, tapi tidak spesifik kepada Bansos,” kata Agus Aan.

Ungkap Agus, pihaknya akan langsung melakukan penindakan bersama Gakkumdu apabila terjadi politisasi bansos oleh pihak-pihak tertentu. Ia pun meminta warga apabila terjadi politisasi bansos untuk segera melaporkannya kepada Bawaslu Kota Serang. (ukt)