BANTEN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya memperkuat desa untuk menekan laju urbanisasi. Salah satu upayanya melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Sama seperti PKK, sama seperti RT/RW (Rukung Tetangga/Rukun Warga), sama seperti karang taruna, itu [Posyandu] bagian dari lembaga kemasyarakatan desa untuk memperkuat desa,” kata Mendagri dikutip dari kemendagri.go.id.
Hal itu disampaikan Tito saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2024 bertajuk “Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat” di ICE BSD Tangerang, Senin (26/8/2024).
Dia menjelaskan, urbanisasi memang menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan sehingga desa harus diperkuat. Pasalnya, urbanisasi menjadi masalah utama di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan.
Di kedua negara tersebut sebagian besar masyarakat lebih memilih tinggal di perkotaan, sehingga desa ditinggalkan.
Mendagri menerangkan, fenomena urbanisasi membuat kehidupan kota semakin kompetitif. Masyarakat terjebak saling berkompetisi untuk bisa bertahan hidup lantraran biaya hidup lebih mahal dibandingkan di desa.
Akibatnya, masyarakat dituntut untuk menjadi pekerja unggul, terdidik, dan terlatih. Karena itulah, sambung Mendagri, masyarakat kemudian fokus pada pendidikan dan karier, sehingga mereka takut berumah tangga karena khawatir tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Menorah juga tidak berani kalau belum mendapat pekerjaan yang betul-betul mantap, aman, yang gajinya cukup untuk mereka, biaya hidup, bisa untuk mencicil rumah atau apartemen, mencicil kendaraan, biaya makan dan lain-lain,” tambahnya.
Berkaca dari laju urbanisasi di beberapa negara, pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat desa agar angka urbanisasi bisa dikendalikan. Pemerintah berupaya menjadikan desa sebagai pusat ekonomi dan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.
Pembangunan juga tidak hanya fokus di perkotaan, tetapi menyeluruh hingga tingkat desa. Saat ini pemerintah memiliki kementerian khusus yang mengurusi desa. Selain itu, disediakan pula anggaran khusus bagi desa agar bisa berkembang.
“Totalnya adalah selama pemerintahan Pak Jokowi sudah [menyalurkan sekitar] Rp538 triliun untuk desa, yang belum pernah ada di masa sebelumnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, kepala desa juga diberikan penguatan dan pemberdayaan agar kapasitasnya semakin meningkat. Kemudian dibuat pula program pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga yang juga menyasar desa.
“Nah saya beranggapan kalau ini dikerjakan, pembangunan di kota dikerjakan maju, pembangunan di tingkat desa juga paralel diperkuat, ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melompat negara kita,” tandasnya.
TRANSFORMASI POSYANDU
Pada kesempatan itu turut hasir Pj Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Pembina Posyandu Provinsi Banten Tine Al Muktabar, serta Ketua Umum Posyandu Nasional Tri Tito Karnavian.
Pada Rakornas ini, Provinsi Banten siap menerapkan transformasi Posyandu sebagai implementasi dari telah diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2024. Sejatinya, enam Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam transformasi Posyandu, yang sudah dilakukan Pemprov Banten adalah dalam rangka penanganan stunting dan gizi buruk.
“Sehingga ketika ada kebijakan transformasi Posyandu itu, kita lebih mudah untuk beradaptasi. Tentu ini akan memperkuat peran Posyandu. Apalagi nomenklatur anggarannya juga sudah tersedia, tinggal disesuaikan dengan aturan yang baru baik perencanaan nya maupun penganggarannya saja,” Kata Pembina Posyandu Provinsi Banten Tine Al Muktabar. (red)
