Dari Debat Capres : Kekuasaan Lebih dari Sekadar Soal Bisnis dan Uang

BANTEN – Debat pertama calon presiden (Capres) untuk Pemilu 2024 telah sukses dilaksanakan pada Selasa, (12/12/2023). Pada debat pertama ini mengangkat tema Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi.

Saat sesi sanggah menyanggah sejumlah isu yang ramai menjadi perbincangan publik mengemuka seperti isu tercorengnya marwah Mahkamah Konstitusi (MK), kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM), Ibu Kota Negara (IKN), dan isu menurunnya indeks demokrasi dan ancaman kebebasan berbicara.

Pada sesi penyampaian visi-misi, ketiga capres yaitu capres nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, sepakat bahwa penegakan hukum di Indonesia harus dibenahi untuk menciptakan keadilan dalam penegakan hukum sehingga hukum yang berlaku tegak lurus tanpa pandang bulu.

Lihat juga Analisis Drone Emprit di Debat Capres Pertama, Anies Paling Banyak Di-mentions di Twitter

Hal unik terjadi ketika capres nomor urut 1 ditanya tentang pembenahan tata kelola partai politik. Karena pada sesi ini, suhu debat sedikit memanas antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Anies Baswedan menyampaikan bahwa persoalan yang ada di Indonesia bukan saja tentang persoalan partai politik melainkan rakyat yang sudah tidak percaya terhadap proses demokrasi yang berjalan saat ini.

Menurut Anies, ketika berbicara soal demokrasi, ada 3 hal yang harus ada yaitu, kebebasan berbicara, oposisi yang bebas berbicara, dan proses Pemilu yang transparan dan jujur. Saat ini juga indeks demokrasi di Indonesia sangatlah turun, salah satu masalah yang mendasar terkait partai politik ini memerlukan biaya. Sehingga pembiayaan partai politik harus diperhatikan oleh negara.

“Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar, ada transparansi, sehingga rakyatpun melihat ini institusi yang bisa dipertanggungjawabkan jadi salah satu reform-nya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik,” kata Anies.

Saling Tanggapi

Prabowo yang mendapat giliran menanggapi menilai Anies berlebihan karena mengeluh tentang demokrasi. Ketum Partai Getindra ini malah mengungkap saat Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Mas Anis Mas Anis saya berpendapat Mas Anis ini agak berlebihan, Mas Anis mengeluh tentang demokrasi ini dan itu. Mas Anis dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa dan saya yang mengusung bapak, kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin anda jadi gubernur,” jelas Prabowo menggebu-gebu.

Selanjutnya giliran Ganjar Pranowo memberikan tanggapan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyentil keduanya yang menurutnya sedang menagih janji dan membuka buku lama.

Masalah oposisi atau tidak oposisi, menurut Ganjar, hanya soal kepentingan saja. maka Mas Anis selalu posisi tidak posisi soal kepentingan saja.

“Yang penting pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa,” kata Ganjar.

Ketika Anies diminta kembali menanggapi, dikatakan dalam negara demokrasi ada pemerintah dan oposisi, keduanya sama-sama terhormat. Ketika ada oposisi dan akan dilakukan pengambilan keputusan, oposisi selalu memberikan perspektif berbeda sehingga masyarakat bisa menilai sehingga oposisi sangatlah penting.

Anies menyinggung Prabowo yang dinilaintidak tahan menjadi oposisi dan memilih untuk bergabung dalam pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Anies mengatakan bahwa Prabowo pernah berkata ketika tidak berada dalam kekuasaan, membuat Prabowo tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha sehingga perlu berada dalam kekuasaan.

“Beliau (Prabowo) sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” tegas Anies. (ukt)