BANTEN – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut kasus dugaan korupsi tata Kelola minyak mentah Pertamina bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kerugian konsumen.
Ketua BPKN RI Mufti Mubarok mengatakan, kasus dugaan korupsi tata Kelola minyak mentah dan produk
kilang pada PT. Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023, diduga telah mengakibatkan kerugian negara dalam rekayasa ekspor-impor minyak mentah.
Selain kerugian negara, hal tersebut juga menimbulkan kerugian konsumen yang cukup besar diduga akibat adanya tindak kejahatan pengoplosan minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax.
“Apabila dugaan oplosan ini benar terbukti, maka hal ini menyebabkan hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah jelas terpinggirkan dan tercederai,” tuturnya dari keterangan pers yang diterima, Kamis, (27/02/2025).
Lihat juga Retreat Magelang: Antara Pembekalan dan Upaya Menghidupkan Kembali Sentralisasi Kekuasaan
Menurut Mufti, hak konsumen untuk memilih barang/jasa tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu juga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
“Dalam kasus ini konsumen dijanjikan RON 92 Pertamax dengan harga yang lebih mahal, malah
mendapatkan RON 90 Pertalite yang lebih rendah,” tegasnya.
Mufti menambahkan, terkait kerugian yang dialami konsumen ini, berdasarkan UUPK, konsumen/masyarakat berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada PT Pertamina melalui mekanisme gugatan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Salah satunya dapat secara bersama-sama (class action) karena mengalami kerugian yang sama. Bahkan secara undang-undang, pemerintah/instansi terkait pun dapat turut serta melakukan gugatan karena kerugian yang besar dan korban yang tidak sedikit.
“BPKN mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku,” katanya.
Mufti meminta Pertamina untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen mengenai kualitas produk bahan bakar yang dijual. Pertamina harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat praktik pengoplosan ini.
Mufti juga mengatakan, Pertamina harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi bahan bakar untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“BPKN siap membuka diri bagi konsumen yang ingin melaporkan atau berkonsultasi terkait masalah ini. kami siap memberikan pendampingan dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya,” imbuhnya. (ukt)
