MenpanRB Ingin Penerapan SPBE Dipercepat

JAKARTA – Percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Eleltronik (SPBE) menjadi perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Untuk itu, MenpanRB melakukan kooridnasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi sebagai upaya konsolidasi.

“Kita berkonsolidasi dengan Pak Menteri Kominfo untuk percepatan SPBE. Karena ada peran-peran penting yang akan dikerjakan bersama termasuk GovTech,” jelasnya saat bertemu Menteri Kominfo, di Kantor Kementerian Kominfo, mengutip situs menpan.go.id Jumat (06/10).

Digitalisasi, menurut Anas, menjadi salah satu arah kebijakan transformasi birokrasi 2024 melalui penerapan reformasi birokrasi berdampak.

Apa sajakah itu? Seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual Presiden, dan digitalisasi administrasi pemerintahan.

Lihat juga BUMD Award 2023 Kemendagari, Punya Pemprov Banten Tak Masuk Hitungan

Diperlukan sinergitas antara Kementerian PANRB dan Kementerian Kominfo melalui tindak lanjut peraturan serta kebijakan mendukung implementasi Rancangan Peraturan Presiden.

Perlunya peran aktif tim koordinasi SPBE Nasional untuk melaksanakan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam rangka penerapan SPBE secara terpadu.

Tindak lanjut lainnya dengan strategi kebijakan optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional untuk kebutuhan infrastruktur SPBE Instansi Pemerintah.

Aplikasi Prioritas

Setidaknya terdapat 9 aplikasi yang menjadi fokus SPBE prioritas, yakni layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan.

Selain itu, ada juga aplikasi identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara.

“Peran Kementerian Kominfo untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan aplikasi SPBE prioritas,” katanya.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan komitmen jajarannya untuk percepatan digitalisasi pada berbagai sektor dengan fokus pada DPI.

“Terutama di sektor pemerintahan ini bisa makin dipercepat,” ucapnya. (red)