Di kota yang sarat memori sejarah, Bandung kembali menjadi titik temu suara-suara lama yang menolak diam.
Tujuh puluh satu tahun setelah Konferensi Asia Afrika 1955 melahirkan Dasa Sila Bandung, sebuah deklarasi moral politik dunia ketiga sejumlah aktivis ’98 dari berbagai kota berkumpul, bukan sekadar untuk mengenang, melainkan untuk menggugat arah zaman.
Pertemuan pada Minggu (19/04/2026) itu terasa seperti ruang pengadilan sejarah, di mana masa lalu dipanggil untuk mengadili masa kini. Dalam pernyataan sikapnya, para aktivis menegaskan bahwa Dasa Sila Bandung bukan artefak beku, melainkan kompas etika politik luar negeri Indonesia, yang menurut mereka, kini mulai melenceng.
Nada kritik paling keras diarahkan pada pilihan kebijakan luar negeri pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan bergabung dalam Board of Peace (BOP), menurut mereka, bukan sekadar langkah diplomatik biasa, melainkan sinyal pergeseran dari prinsip politik bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi Indonesia di panggung global.
“Jangan khianati Dasa Sila Bandung,” menjadi seruan yang berulang. Kalimat itu bukan slogan kosong, ia membawa kecemasan bahwa prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan kesetaraan antarbangsa mulai tergerus oleh kepentingan geopolitik yang lebih pragmatis.
Namun kritik mereka tidak berhenti pada politik luar negeri. Para aktivis juga menautkan persoalan ini dengan kondisi domestik, yakni demokrasi yang dinilai semakin prosedural, penegakan hukum yang melemah, serta ekonomi yang masih terjebak dalam pola kapitalisme rente.
Dalam kacamata mereka, semua itu adalah gejala dari satu masalah besar, menjauhnya negara dari mandat konstitusi.
Mereka bahkan menarik garis panjang hingga ke warisan kebijakan ekonomi masa lalu, termasuk keterikatan pada skema global seperti yang diprakarsai International Monetary Fund.
Ketergantungan ini, menurut mereka, menciptakan paradoks: di satu sisi Indonesia berbicara tentang kedaulatan, di sisi lain justru tunduk pada desain eksternal.
Di luar isu politik dan ekonomi, ada kegelisahan lain yang lebih sunyi tapi tak kalah penting, yaitu identitas budaya. Aktivis menyoroti bagaimana masyarakat adat semakin terpinggirkan, sementara arus westernisasi dianggap mengikis jati diri bangsa. Dalam narasi mereka, ini bukan sekadar perubahan budaya, melainkan bentuk baru dari imperialisme.
Bandung, dalam konteks ini, bukan hanya latar. Ia adalah simbol. Kota yang dulu menjadi panggung solidaritas negara-negara berkembang kini kembali menjadi tempat lahirnya kritik terhadap arah globalisasi yang dinilai tidak adil.
Lalu, apakah Indonesia masih setia pada semangat yang pernah ia deklarasikan sendiri di hadapan dunia?
Bagi para aktivis ’98 itu, jawabannya belum. Dan selama itu belum, mereka tampaknya belum akan berhenti bersuara.
