Komnas HAM dan JRDP Bahas Hasil Pemantauan Pemilu 2024 di Banten
BANTEN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia bersama Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) lakukan pertemuan untuk membahas hasil pemantauan Pemilu 2024 di Provinsi Banten.
Hadir dalam pertemuan tersebut Komisioner Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi bersama Tim Komnas HAM RI, Badan Pekerja JRDP Ukat Saukatudin, Anton Purwanto dan Relawan Pemantau JRDP. Pertemuan tersebut dilakukan pada Kamis malam 15 Februari 2024 di Sekretariat JRDP yang berada di Perumahan Taman Graha Asri 2 Kota Serang.
Lihat juga Dua TPS di Kota Serang Pemungutan Suara Ulang
Dalam sambutannya, Komisioner Komnas HAM RI Pramono U Tanthowi mengatakan, Komnas HAM RI melakukan pemantauan di banyak provinsi di Indonesia yang salah satunya adalah Provinsi Banten. Pemantauannga berfokus pada isu-isu hak pilih kelompok rentan dan juga netralitas aparatur negara.
“Pemantauan kita khususnya pada beberapa hal seperti hak pilih kelompok rentan, pemilih disabilitas, pemilih lansia. Lalu kemudian potensi kematian penyelenggara pemilu (Ad hoc), berikutnya soal netralitas entah itu penyelenggara ataupun aparatur negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon,” jelas Pramono.
Selain itu, kata Pramono, Komnas HAM juga menyoroti soal bagaimana aparat keamanan menangani kebebasan berekspresi dan berpendapat. Apakah ada pembatasan-pembatasan maupun kriminalisasi terhadap masyarakat yang berekspresi.
“Misalnya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di masyarakat apakah ada pembatasan-pembatasan kepada aktivis dan kriminalisasi karena alasannya selalu kondusifitas,” tukasnya.
Pramono menyebutkan, pihaknya telah berkeliling Banten untuk melakukan pemantauan sejak 13 Februari 2024. Pihaknya mengaku ingin mendapatkan gambaran terkait temuan atau informasi yang didapatkan oleh JRDP soal keberpihakan aparat negara maupun pejabat negara.
“Jadi bukan hanya konteks Pilpres tapi apakah ada soal mobilisasi ASN atau aparat melakukan mobilisasi gerakan-gearkan atau bahkan penyelenggara Pemilu juga untuk memenangkan salah satu kontestan misalnya,” kata Pramono. (ukt)
