BANTEN – Pegiat Pemilu mengingatkan terkait bahaya mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan birokrat di Pilkada 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Pegiat Pemilu Nana Subana dalam acara sosialisasi penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan oleh KPU Kota Serang bekerjasama dengan Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP). Acara tersebut diselenggarakan di aula SMA Muhammadiyah Kota Serang, Sabtu, (12/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Nama Subana memaparkan terkait jenis-jenis kerawanan di Pilkada 2024. Salah satunya adalah kerawanan mobilisasi ASN dan birokrat.
“Tidak boleh ada mobilisasi, intimidasi, karena Pilkada 2024 adalah partisipasi,” katanya.
Lihat juga Diduga Ikut Hadiri Kampanye Airin, ASN Pemprov Banten Dilaporkan ke Bawaslu
Setidaknya, kata Nana, terdapat 5 jenis kerawanan di Pilkada 2024 ini. Yaitu kerawanan teknis, hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Ia mengungkapkan bahwa sangat rawan sekali terjadi penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada ini.
“Sangat rawan sekali terjadi polarisasi masyarakat, kekerasan, dan intimidasi terhadap pemilih atau kandidat,” tuturnya.
Sehingga, kata Nana, perlu kesadaran bersama untuk terus mengawal jalannya Pilkada ini. Menurutnya, selemah-lemahnya iman ketika ada pelanggaran adalah membenci pelanggaran tersebut apabila tidak berani melaporkan.
“Saat kita tidak bisa bertindak, setidaknya kita membenci perilaku yang melanggar peraturan,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Pemantau JRDP Kota Serang, Dimas mengungkapkan bahwa JRDP memiliki fokus pemantauan terhadap isu politik uang dan mobilisasi ASN.
“Yang jelas kami memiliki komitmen untuk melawan dan menghentikan politik uang serta mobilisasi ASN,” tegasnya.
Menurut Dimas, Pilkada 2024 harus berjalan sesuai dengan asas demokrasi yaitu Luber dan Jurdil. Ia juga menegaskan bahwa pemimpin yang dilahirkan melalui praktik politik uang akan cenderung melahirkan pola pemerintahan yang koruptif.
“Pemimpin yang dilahirkan melalui politik uang akan cenderung menghasilkan pemerintahan yang koruptif. Mereka tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat. Tapi memikirkan kepentingan pribadi dan golongan,” imbuhnya. (ukt)
