Di atas kertas, pendidikan di Provinsi Banten terlihat menjanjikan. Harapan lama sekolah (HLS) berada di kisaran 12,6–13 tahun, seolah memberi jaminan bahwa anak-anak Banten bisa mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA. Namun realitas berbicara lain. Rata-rata lama sekolah (RLS) masih tertahan di angka 9–10 tahun. Ada selisih sekitar 3,55 tahun di tingkat provinsi, sebuah jurang yang menunjukkan bahwa banyak anak tidak pernah mencapai jenjang yang “diharapkan” oleh sistem.
Di tingkat daerah, kesenjangan ini bahkan lebih tajam. Di Kabupaten Pandeglang, HLS mencapai 12,68 tahun, tetapi RLS hanya 6,43 tahun, selisih 6,25 tahun. Di Kabupaten Lebak, HLS 12,37 tahun, RLS 7,03 tahun, terdapat gap 5,34 tahun. Di Kabupaten Serang, selisihnya masih 4,99 tahun, HLS 13,02, RLS 8,03
Bandingkan dengan wilayah perkotaan, Kota Tangerang Selatan memiliki HLS 13,77 tahun dan RLS 11,16 tahun (gap 2,61 tahun), sementara Kota Tangerang mencatat gap sekitar 2,5 tahun.
Angka-angka ini menegaskan bahwa semakin ke selatan, semakin besar anak-anak tertinggal dari sistem pendidikan. Ketimpangan ini bukan asumsi, melainkan fakta yang terukur.
Pemerintah Provinsi Banten mencoba menjawab persoalan ini melalui program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta. Sebanyak 60.705 siswa terlibat, dengan menggandeng 801 sekolah swasta, termasuk lebih dari 1.000 siswa berkebutuhan khusus. Program ini patut diapresiasi, tetapi juga membuka fakta yang lebih mendasar, daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi.
Jika puluhan ribu siswa harus bergantung pada subsidi untuk bisa melanjutkan ke pendidikan menengah, maka masalahnya bukan sekadar biaya. Ini adalah persoalan struktur. Pendidikan menengah telah menjadi titik paling rapuh dalam sistem kita, sebuah “bottleneck” yang menyaring siapa yang bisa lanjut dan siapa yang terhenti.
Baca juga Pemprov Banten Resmi Luncurkan Program Sekolah Gratis
RLS di wilayah seperti Pandeglang yang hanya 6,43 tahun berarti banyak anak bahkan tidak menamatkan SMP. Artinya, transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama saja sudah bermasalah, apalagi ke jenjang SMA. Di sinilah kita melihat bahwa angka HLS yang tinggi sering kali hanya menjadi optimisme di atas kertas, tanpa jaminan realisasi di lapangan.
Masalah ini semakin kompleks ketika menyangkut pendidikan inklusif. Lebih dari 1.000 siswa berkebutuhan khusus bergantung pada program ini. Ini menunjukkan kebutuhan yang besar, tetapi sekaligus menandakan bahwa layanan pendidikan khusus belum merata dan belum menjadi arus utama dalam sistem pendidikan kita.
Program sekolah gratis hari ini pada dasarnya adalah penyangga. Ia mencegah sebagian siswa jatuh dari sistem, tetapi belum menyelesaikan akar masalah, ketimpangan wilayah, keterbatasan sekolah negeri, dan mahalnya akses pendidikan menengah. Tanpa perbaikan struktural, angka-angka ini akan terus berulang setiap tahun.
Pendidikan seharusnya menjadi alat mobilitas sosial. Namun dengan gap hingga 6,25 tahun di beberapa daerah, yang terjadi justru sebaliknya, pendidikan mempertegas ketimpangan. Anak-anak di kota melaju, sementara di wilayah selatan tertinggal jauh di belakang.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kita tidak hanya sedang mencatat angka putus sekolah, tetapi juga sedang kehilangan masa depan. Sebab di balik setiap selisih tahun itu, ada anak-anak yang berhenti bermimpi lebih cepat dari yang seharusnya. (***)
